JawaPos.com – Kawasan tepi pantai dan sungai masih menjadi wilayah yang masuk program pengentasan kekumuhan. Di Surabaya Timur, tercatat ada enam kelurahan yang masuk daftar prioritas pertama untuk diselesaikan. Pembangunan IPAL dan sarana sanitasi menjadi salah satu cara untuk menuntaskan persoalan itu.

Pemkot Surabaya membagi prioritas penyelesaian wilayah kumuh menjadi tiga. Yakni, prioritas 1–3. Setiap prioritas menunjukkan tingkat permasalahan yang berbeda-beda. Namun, ketiganya memiliki karakteristik yang sama. Yakni, kebutuhan dasar belum terpenuhi.

Kebutuhan dasar itu meliputi jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan, dan perbaikan kualitas kawasan permukiman. Selain itu, mayoritas lokasinya terletak di tepi pantai dan dekat sungai.

Di Surabaya Timur, terdapat enam wilayah yang masuk daftar prioritas pertama. Yakni, Kelurahan Kenjeran, Kedung Cowek, Sukolilo Baru, Kalirungkut, dan Rungkut Kidul.

Salah satunya terkait dengan sistem pengolahan limbah rumah tangga. Semakin banyak warga yang memiliki fasilitas sanitasi sendiri semakin baik. Sayangnya, masih ada warga yang belum memiliki fasilitas sanitasi sendiri di beberapa titik perkampungan. Fasilitas tersebut menjadi satu dengan saluran.

Karena itu, dinas perumahan rakyat kawasan permukiman cipta karya dan tata ruang (DPRKP CKTR) terus mengebut pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal. Tiap tahun pembangunan dilakukan untuk menekan kawasan kumuh. ’’Tahun ini ada empat titik yang kami bangun,’’ jelas Kabid Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman DPRKP CKTR Taufik Siswanto.

Taufik mengatakan, IPAL tersebut akan mengurangi risiko pencemaran lingkungan. Satu IPAL biasanya dapat menampung 15–30 KK dalam satu wilayah. Septic tank dan limbah rumah tangga lainnya akan disaring sebelum dibuang ke saluran utama.

Menurut dia, pengentasan kawasan kumuh juga fokus pada masalah lain. Misalnya, pemenuhan kebutuhan aliran air bersih, rumah yang layak, hingga memiliki sarana sanitasi. ’’Penanganan itu juga dibantu OPD yang lain,’’ katanya.

Selain sarana fisik, bentuk penyelesaian kawasan kumuh bisa melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM). Misalnya, yang dilakukan di Kelurahan Kenjeran. Warga di sana mendapat pelatihan untuk meningkatkan taraf ekonominya. ’’Mereka mendapat pelatihan dari badan perencanaan pembangunan kota (bappeko) tentang cara pengolahan ikan sekaligus pemasarannya seperti apa,’’ jelas Lurah Kenjeran Prasetya Negara.

Rully mengatakan, tahun ini penanganan masalah kekumuhan berfokus pada perbaikan saluran. ’’Pekerjaan ini melanjutkan pembangunan tahun lalu. Agar saluran bisa terkoneksi satu sama lain,’’ jelasnya.

Tahun ini pemkot menargetkan kawasan kumuh di Surabaya terus turun. Pada 2015, tercatat ada 145,89 hektare. Hingga 2019 jumlah itu diperkirakan hanya tinggal 47,7 hektare atau 0,28 persen dari luas total Surabaya.

Source : www.jawapos.com/surabaya/