en Pemkot Surabaya Siapkan Lahan Pembangunan IPAL 2,4 Hektar https://taqindo.com/ipal/updates-dan-artikel/pemkot-surabaya-siapkan-lahan-pembangunan-ipal-24-hektar Keseriusan Pemkot Surabaya membangun Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) medis atau rumah sakit sudah terlihat. Itu terlihat dengan kesiapan anggaran dan lahan seluas 2,4 hektar.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Eko Agus Supiadi mengatakan pihaknya sudah menyiapkam lahan milik pemkot yang jauh dari pemukiman untuk IPAL rumah sakit atau medis.

"Pengelolaan limbah ini terletak di Tambak Osowilangun, Benowo. Dibutuhkan sekitar 2,4 hektare lahan untuk memastikan bahwa pengelolaan bahan berbahaya dan beracun ini jauh dari pemukiman warga. Meski sebenarnya lahan yang dibutuhkan hanya seluas 1,5 hektare. Bahkan sekarang sudah diuruk. Sudah siap dibangun sebenarnya," kata Eko Agus kepada wartawan di Gedung Pemkot, Jalan Jimerto, Rabu (17/10/2018).

Selama ini jumlah limbah medis di Surabaya mencapai hingga 10 ton/hari. Selain limbah, IPAL yang akan dibangun itu juga mengolah jenis limbah B3 lain dari industri. Untuk pembangunan, lanjut Eko, Pemkot akan membeli mesin insinerator dari Kota Kitakyushu yang juga sebagai pihak pengkaji sebelum adanya pembangunan.

"Kami sebenarnya sudah siap untuk membeli mesin insinerator (alat pembakar sampah rumah sakit dan industri) seharga Rp 40 miliar. Mesin ini mampu mengolah limbah dari 10-15 ton/hari dan abu sisa pembakaran nantinya akan didaur ulang menjadi bata atau paving sehingga dapat menghemat biaya untuk penimbunan di landfill (penimbunan sampah pada suatu lubang tanah)," ungkapnya.

Namun keinginan pembuatan IPAL limbah diakui Eko masih terkendala perizinan dari pusat atau presiden. "Harapannya dengan digelarnya seminar segera ada titik terang keluarnya izin dsri pusat ditambah nantinya hasil seminar juga akan disertakan dalam surat yang akan dikirim Bu Wali ke Presiden," pungkas Eko.

]]>
2018-12-21T03:01:00
Kementerian PUPR Tingkatkan Layanan Sanitasi di Palembang https://taqindo.com/ipal/updates-dan-artikel/kementerian-pupr-tingkatkan-layanan-sanitasi-di-palembang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk meningkatkan pelayanan sanitasi. Di kawasan perkotaan, Kementerian PUPR mengembangkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat skala perkotaan.

Keberhasilan SPALD akan berkontribusi bagi percepatan capaian target 100 persen akses sanitasi layak di Indonesia pada 2019. Di samping itu akan membantu tercapainya milestone Suistainable Develompent Goals (SDGs), di mana pada 2030, setiap negara diharapkan mampu mewujudkan 100 persen akses sanitasi yang layak dan aman sebagaimana disebutkan dalam tujuan nomor 6, atau dikenal dengan Universal Access.

Tujuan tersebut sejalan dengan Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, salah satunya melalui akses terhadap sistem pengelolaan air limbah yang memenuhi standar kualitas lingkungan. Sanitasi skala kota terpusat akan dikembangkan diantaranya di DKI Jakarta (zona 1 dan 6), Kota Jambi, Kota Pekanbaru, Kota Makassar, dan Kota Palembang.  

"Kota Palembang,dinilai berkomitmen dalam upaya peningkatan pengelolaan air limbah, sehingga pemerintah pusat mendukung penuh atas upaya dari Pemerintah Kota Palembang," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono , baru-baru ini.

Pada Kamis (2/11/2017) dilakukan pencanangan dimulainya pembangunan (groundbreaking) Instalasi Pengolahan Air Limbah ( IPAL ) Sungai Selayur, Kota Palembang, yang merupakan bagian dari Kegiatan Palembang City Sewerage Project(PCSP). Pencanangan dilakukan oleh Dirjen Cipta Karya, Sri Hartoyo, bersama Gubernur Sumatera Selatan, Alex Nurdin, Walikota Palembang, Harnojoyo, dan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Paul Grigson.

"Dengan dimulainya konstruksi yang ditandai dengan groundbreaking ini, maka akan menjadi awal yang menuntut kerja keras lainnya hingga 5 tahun ke depan. Untuk itu, saya mengharapkan kerja sama pemerintah daerah dan instansi terkait kegiatan ini dapat mendukung kelancaran pelaksanaan proyek sejak tahap kontruksi sampai beroperasi nantinya," tambah Sri Hartoyo. 

IPAL Kota Palembang tersebut berkapasitas 20.000 m3/hari, dengan jaringan perpipaan bagi sekitar 21.700 sambungan rumah (SR) atau 100.000 jiwa, dan ditargetkan rampung seluruhnya pada 2021. Ditambahkan Sri Hartoyo, untuk membangun sistem tersebut diperlukan biaya yang cukup besar, yakni diperkirakan mencapai U$72,61 juta, atau sekitar Rp 943 miliar (kurs Rp13.000).

Pendanaan akan dilakukan bersama melalui APBN, APBD tingkat provinsi maupun kota, dan hibah dari pemerintah Australia. Adapun porsi APBN sebesar U$25,4 juta untuk pengadaan dan pemasangan pipa utama bertekanan sepanjang 8 km dan pengadaan pompa utama bertekanan, sementara dana hibah oemerintah Australia digunakan untuk pembangunan stasiun pompa, pembangunan IPAL, serta pematangan lahan, dengan total pendanaan sebesar U$28,9 juta.

APBD Provinsi Sumsel dan APBD Kota Palembang masing-masing sebesar U$9,1 juta, yang akan digunakan untuk pembangunan jaringan perpipaan ke perumahan dan bangunan komersil.  Pendanaan dari APBN dilakukan secara tahun jamak (2017-2019).

Kementerian PUPR, melalui Ditjen Cipta Karya menargetkan, pada akhir November ini akan dilakukan penandatangan kontrak pekerjaan pembangunan pipa jaringan utama dengan nilai kontrak tahun jamak sebesar Rp202,9 miliar. Kehadiran IPAL juga berkontribusi bagi Sungai Musi yang lebih bersih, karena warga tidak lagi membuang limbah tinja langsung ke Sungai Musi.

]]>
2018-12-21T02:48:00
Duh, Warga Garut Semprotkan Cairan Limbah Industri Kulit ke Jalan Raya https://taqindo.com/ipal/updates-dan-artikel/duh-warga-garut-semprotkan-cairan-limbah-industri-kulit-ke-jalan-raya Kesal tuntutannya untuk tidak membuang limbah ke sungai tidak digubris pengusaha pengolahan kulit. Ratusan warga dari tiga kampung yakni Sumbersari, Ciwalen dan Tanjung, Kecamatan Garut Kota, Garut Jawa Barat, akhirnya nekat menggelontorkan cairan limbah kulit ke jalan raya.

Tak ayal air limbah berwarna hitam dengan bau busuk pekat, menyeruak di sekitar jalan Ahmad Yani tepatnya di atas jembatan Ciwalen, Garut. Bahkan, satu tumpukan sampah yang berada dalam bak sampah seukuran dump truck, tak luput ditumpahkan ke bahu jalan, sebagai bentuk kemarahan warga.

"Kami sudah muak dan kesal kenapa tidak digubris juga," ujar Rizki (20), salah seorang pendemo dari kampung Ciwalen, di sela-sela demo, Jumat petang, 21 September 2018.

Ia menuturkan, industri pengolahan kulit di Sukaregang, Garut, mulai eksis sejak tiga dekade silam. Sejak itu, tiga kampung yang berdekatan dengan kawasan itu kecipratan imbasnya.

Bau busuk dari air limbah berwarna hitam pekat yang dialirkan langsung ke Sungai Ciwalen, menjadi pemandangan keseharian tiga kampung itu. "Saya sejak lahir tiap hari begini (bau busuk), coba bayangkan bagaimana kalau anda," ujar dia balik bertanya.

Berulang kali warga menyampaikan keluhan itu kepada pemerintah, termasuk pihak pengusaha, tapi kondisi tetap tidak berubaha. Para pengusaha kulit itu enggan menggunakan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang disediakan pemerintah.

"Lihat saja sendiri ke sana )lokasi IPAL pemda Garut)," ujar dia kesal.

Hal yang sama disampaikan koordinator aksi, Beng-beng. Menurutnya, aksi buang limbah kulit ke jalan merupakan puncak kekesalan dari persoalan limbah yang selama ini mereka hadapi.

"Ini bentuk kemarahan warga kami, jangan salahkan kami jika lebih dari ini," ucap dia.

Dalam setahun terakhir, tercatat dua warga telah meninggal dunia menjadi korban akibat masalah kesehatan yang ditimbulkan dari limbah pengolahan kulit itu. Selain kualitas air tanah yang memburuk dan tidak bisa diminum, juga mengganggu kesehatan pernafasan warga.

"Belum lagi ancaman banjir akibat endapan lumpurnya saat musim hujan tiba, mau bagaimana lagi kerusakan yang kami rasakan," keluh dia.

Saat aksi penumpahan limbah cair pengolahan kulit, antrean panjang kendaraan di sepanjang jalan Jalan Ahmad Yani tidak terbendung. Berada di pusat perkotaan Garut, kemacetan di kedua arus jalan tidak terhindarkan.

Beberapa pengemudi sepeda motor bahkan memilih menepikan kendaraannya, akibat bau busuk dan kekhawatiran dari limbah cair pengolahan kulit itu terhadap kesehatan kulit mereka.

Kondisi itu semakin parah, dengan tumpukan sampah yang ditumpahkan dari satu bak sampah seukuran dump truck ke tengah jalan. Namun aksi yang berlangsung sekitar tiga jam ini cepat dikendalikan, seiring datangnya anggota kepolisian dan TNI dari Danramil Garut Kota.

]]>
2018-12-20T06:11:00
PD Pal Jaya: Air Hasil Olahan Limbah Tinja Tidak untuk Diminum https://taqindo.com/ipal/updates-dan-artikel/pd-pal-jaya-air-hasil-olahan-limbah-tinja-tidak-untuk-diminum Direktur Utama PD Pal Jaya Subekti menyatakan, air bersih hasil pengolahan limba tinja tidak bisa digunakan untuk air minum seperti yang diberitakan sejumlah media pekan lalu.

PD Pal Jaya mengolah limbah bukan untuk jadi air minum. Kalau menjadi air bersih itu hanya jadi nilai tambah saja," kata Subekti kepada wartawan di kantor PD Pal Jaya di Jakarta Selatan, Senin (28/5/2018).

Ia menegaskan, fungsi PD Pal Jaya adalah untuk mengolah air limbah sampai ke baku mutu yang di persyaratkan sehingga tidak mencemari lingkungan. Hal itu pulalah yang dilakukan dengan menggunakan teknologi Andrich. Air hasil olahan dengan teknologi itu tidak bisa untuk diminum.

"Melalui sistem olahan ini (instalasi Andrich Teck) untuk memperbaiki kualitas olahan limbah, jadi tidak diperuntukan untuk air minum,"ujar Subekti.

Ia juga menegaskan, pengguna teknologi Andrich Tech memiliki dua tujuan, yakni memperbiki hasil olahan limbah serta untuk efisiensi pengolahan.

Karena melalui teknologi tersebut, dibutuhkan waktu hanya 30 menit untuk mengubah limba tinja menjadi air bersih, lebih cepat dibandingkan teknologi konvensional,

"Dua tujuan itu yang melatar belakangi PD Pal Jaya, Jadi kami tidak punya itensi untuk sampai air minum," kata Dia.

Direktur Teknik dan Usaha PD Pal Jaya Erwin Marphy Ali menjelaskan, peristiwa adanya orang yang meminum olahan air limbah tersebut hanya sekedar euforia saja.

"Itu hanya eouforia, kami sendiri tidak menyarankan untuk diminum," Kata Erwin di kesempatan yang sama.

Erwin menjelaskan, sampai saat ini, PD Pal Jaya belum melakukan pengujian laboratorium mengenai air hasil olahan limbah tinja tersebut karena hal tersebut bukan tugas pokok PD Pal Jaya.

"Saya tegaskan lagi, secara parameternya saja itu sudah berbeda antara air dari limbah dengan air minum. Tugas kami adalah mengolah air limbah untuk tidak lagi mencemari lingkungan," ujar dia.

]]>
2018-12-20T05:29:00
Air Limbah Genangi Pabrik IPAL Terpadu di Dayeuhkolot Bandung https://taqindo.com/ipal/produk-layanan/air-limbah-genangi-pabrik-ipal-terpadu-di-dayeuhkolot-bandung Air limbah menggenangi PT MCAB, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Genangan air limbah itu berasal dari luapan Instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu milik mereka sendiri.

Genangan air limbah ini muncul setelah saluran IPAL yang berada di Cisirung, Dayeuhkolot tersebut dicor oleh Satgas Citarum Harum. Sebab, diduga PT MCAB membuang limbah ke sungai Citarum tanpa pengolahan terlebih dahulu.

Pantauan detikcom, Selasa (24/7/2018) limbah yang dibuang ke aliran anak Sungai Cisuminta yang bermuara ke Sungai Citarum tersendat sehingga mengakibatkan limbah membanjiri kantor tersebut.

Limbah berwarna hitam pekat, berminyak dan mengeluarkan bau tidak sedap, menggenang dan merendam sejumlah gedung di kantor tersebut. Selain itu, nampak terlihat limbah yang keluar dari bawah tanah, menyembur dan mengeluarkan buih. Genangan air limbah tersebut hampir mencapai gerbang kantor.

Kepala Desa Pasawahan Mamet Slamet sempat mengkhawatirkan limbah yang menggenangi PT MCAB meluap ke pemukiman warga sekitar.

"Memang yang kami khawatirkan itu dampak ke warga, luapan dari sini. Tapi kita sudah mendapatkan penjelasan dari pengelola IPAL luapannya itu tidak akan berimbas ke warga sekitar," katanya di kawasan IPAL Terpadu.

Ia menilai luapan limbah tersebut diakibatkan oleh pengelola limbah yang belum maksimal."Mungkin ini pengolahannya yang belum maksimal. Karena debit air yang begitu tinggi, sementara hasil yang dialihkan dari pengolahan ini kurang maksimal jadi akhirnya yang terbuang ke sungai masih dalam keadaan hitam dan mengeluarkan bau," ungkap dia

Menurutnya hingga kini Pemerintah Kabupaten Bandung terus mendorong kepada pengelola untuk memperbaiki pengajian limbah di IPAL terpadu tersebut.

"Pemerintah terus mendorong, mengupayakan bekerjasama dengan IPAL ini terus menerus komunikasi baik dengan lingkungan hidup semaksimal mungkin supaya menghasilkan air yang bersih," ujar dia.

IPAL Terpadu PT MCAB menampung limbah yang berada di 24 pabrik industri di kawasan Dayeuhkolot. IPAL Terpadu tersebut menghasilkan sekitar 12-14 ribu meter kubik per hari
"Industri langganan kita sebagian di setop. Tapi masih ada yang jalan, kita harapkan setop semua untuk pengaturan pompa-pompanya biar (kembali) stabil," kata salah satu pengelola IPAL Terpadu Nursetiawan.

Ia memastikan limbah yang membanjiri kantor PT MCAB kurang lebih 10 centi meter. "(Dari 24 pabrik) 14 berhenti dengan alasan masih ada sisa-sisa, hari ini kita setiap semua," kata dia.

Saat disinggung, ada dugaan limbah yang dibuang IPAL Terpadu tersebut tanpa melalui proses pengolahan, ia membantahnya. "Itu sudah melewati proses IPAL, justru karena kita besar debitnya, kita proses cuman belum sempurna karena kita ada proyek," ujar Nursetiawan

]]>
2018-12-18T18:06:00
Baru 13 Kota di Indonesia yang Miliki Sistem IPAL Berskala Besar https://taqindo.com/ipal/updates-dan-artikel/baru-13-kota-di-indonesia-yang-miliki-sistem-ipal-berskala-besar Baru 13 kota di Indonesia yang telah memiliki sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL) berskala besar. Itu pun hanya terdapat di kota besar.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sri Hartoyo di Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Kamis (9/3/2017). "Baru sedikit, seperti di Surakarta, Yogyakarta, Banjarmasin, Jakarta, Makassar, Banda Aceh, Denpasar, Medan," katanya.

Air limbah domestik di kota-kota lain masih dikelola dengan sistem septic tankdan IPAL yang berskala lebih kecil. "Kita terus berupaya membina masyarakat membuat septic tank yang memenuhi syarat, tidak bocor. Kalau bocor, akan mempengaruhi air tanah," ujar dia.

Hingga saat ini, akses aman terhadap sanitasi baru 63 persen secara nasional. Pemerintah menargetkan 100 persen sanitasi pada 2019. Biaya untuk pembuatan sistem sewerage, menurutnya, memang membutuhkan anggaran besar. Namun hasil dari sistem tersebut dinilai lebih baik. 

"Kriteria air limbah yang sudah aman atau layak buang," ungkap Hartoyo.

Penilaian baik-tidaknya kondisi air biasanya menggunakan ikan sebagai indikator. Jika ikan dapat bertahan hidup, artinya kondisi air limbah yang sudah diolah sudah layak buang. "Seperti di UNS ini, indikatornya pakai ikan mas," pungkasnya.

]]>
2018-12-18T18:05:00
Warga Sangkrah Desak Pemkot Bangun IPAL Komunal https://taqindo.com/ipal/updates-dan-artikel/warga-sangkrah-desak-pemkot-bangun-ipal-komunal Warga Kampung Tegalarjo RW 4 dan 5 Kelurahan Sangkrah, Pasarkliwon, Solo, mendesak Pemkot membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal lantaran warga kampung itu membuang limbah langsung ke Sungai Jenes.

‘’Kampung kami termasuk kawasan padat penduduk. Sejak kami tinggal di lokasi ini tidak ada septic tank untuk menampung limbah rumah tangga. Maka dari itu, kami meminta Pemkot memperhatikan dan mencarikan solusi dari keluhan warga,’’ ungkap Ketua RW 5, Bambang Purwanto, Jumat (30/11).

Menurutnya, permintaan IPAL Komunal sudah diajukan sejak 2005 lalu, namun belum ada realisasi dari Pemkot. Warga juga mengeluhkan Sungai Jenes berubah warna lantaran limbah pabrik.

‘’Setiap tahun saat musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan (musrenbangkel) kami selalu mengajukan permintaan itu. Namun jawabannya selalu menunggu, lantaran berkaitan dengan tanah kepemilikan PT KAI, sehingga harus meminta izin terlebih dahulu,’’ ungkap dia.

Bambang menjelaskan, kampung mereka menempati tanah milik PT KAI, sehingga segala bentuk pembangunan harus mendapat izin terlebih dahulu dari instansi tersebut.

‘’Alasan yang sering kami terima tiap tahun selalu berkaitan dengan izin PT KAI. Padahal Pasar Sangkrah di utara rel masih berada di atas tanah PT KAI, sehingga kami cukup bingung mengapa pasar sebesar itu mudah dibangun, sedangkan IPAL untuk dua RW, Pemkot tidak bisa menyediakan,’’ ungkap Bambang.

Sementara itu, Lurah Sangkrah, Eka Budi Mulyana optimistis jika pembangunan dilakukan untuk kebutuhan bersama, PT KAI bisa memberi keleluasaan dalam penyediaan IPAL itu. ‘’Nantinya mereka akan menyurvei terlebih dahulu, sehingga penyediaan IPAL Komunal dapat segera dibangun,’’ kata Eka.

]]>
2018-12-01T06:09:00
Indonesia Jepang Teken Kontrak Pembangunan https://taqindo.com/ipal/updates-dan-artikel/indonesia-jepang-teken-kontrak-pembangunan-jakarta-sewerage Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Cipta Karya menandatangani kontrak kerja sama pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Terpusat (Jakarta Sewerage) Zona 1, di Jakarta, Jum'at (07/07/2017).

Penandatanganan kontrak dilakukan antara Pejabat Pembuat Komitmen PLP Strategis Albert Renaldo dengan Kepala Perwakilan Yachiyo Engineering Co. Ltd. Takeshi Watanabe, joint operation (JO) PT Reka Desindo Mandiri, PT Dwikarsa Envacotama, dan PT Kwarsa Hexagon.
 

Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo mengungkapkan, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat di Provinsi DKI Jakarta yang dikenal dengan istilah Jakarta Sewerage System (JSS), dibagi menjadi 15 Zona Pelayanan.

Zona 1 dan Zona 6 merupakan kegiatan prioritas nasional yang diharapkan dapat dimulai konstruksinya.

"Proyek JSS merupakan proyek strategis nasional yang diharapkan dapat dipercepat penyelesaiannya. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan. Ditjen Cipta Karya siap mendukung semua yang dibutuhkan untuk pembangunan proyek ini," ungkap Sri Hartoyo dalam keterangan tertulis yang diterima KompasProperti, Sabtu (8/7/2017).

Penggarapan proyek ini ditargetkan rampung selama 28 bulan, yang dimulai sejak Juli 2017 hingga Oktober 2019.

Adapun lingkup pekerjaan meliputi pengkajian ulang hasil survei Public Private Partnership (PPP) termasuk desain dasar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Selain itu, pekerjaan juga meliputi detail desain jaringan perpipaan Zona 1 dan detail desain IPAL-nya apabila skema PPP tidak diterapkan, tender assistance untuk jaringan perpipaan, tender assistance untuk IPAL, fasilitasi implementasi Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), serta transfer teknologi.

"Kami berharap, setelah ditandatanganinya kesepakatan bersama ini, dalam waktu yang tidak terlalu lama kita dapat menindaklanjutinya dengan membuat secara spesifik pembagian tugas serta hak dan kewajiban dari masing-masing pihak," kata Sri Hartoyo.

Ia menambahkan, pembangunan JSS Zona 1 merupakan proyek percontohan, dan akan dibangun di sisi barat Waduk Pluit dengan luas empat hektar. Sementara, total biaya pembangunan sebesar Rp 115,7 miliar dimana besarnya dukungan APBN sebesar Rp 53,6 miliar. Sisanya, dibiayai dari Pemerintah Jepang senilai 533.940 Yen.

]]>
2018-12-01T05:54:00
Ratusan pabrik di Tangerang tak miliki IPAL https://taqindo.com/ipal/updates-dan-artikel/ratusan-pabrik-di-tangerang-tak-miliki-ipal Tangerang  - Sebanyak 30 persen atau seratusan lebih dari 600 pabrik di Kota Tangerang, Banten, yang menghasilkan limbah cair, diketahui tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum BPLH Agus Prasetyo di Tangerang, Selasa, mengatakan, 600 pabrik tersebut tersebar di 13 kecamatan.

Untuk pabrik yang lokasinya berada di pinggiran aliran sungai Cisadane, ada sekitar 30 pabrik dengan skala besar, menengah hingga kecil.

"Banyak pabrik yang tak miliki IPAL. BPLH akan terus melakukan pengawasan dan meminta kepada pabrik yang belum memiliki IPAL agar segera mengurusnya," ujarnya.

Ia mengatakan, untuk pabrik yang terbukti membuang limbah tanpa dilakukan pengolahan, maka akan dikenakan sanksi.

Sanksi yang diberikan beragam, mulai dari administrasi, denda, pembekuan hingga pencabutan izin. "Kita lihat dulu kasusnya," ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah, menemukan secara langsung dua perusahaan yakni Leo Graha Sukses Pratama yang bergerak dibidang kertas dan PT CRC (Cisadane Raya Chemical) yang bergerak dalam industri pengepakan minyak goreng, membuang limbah ke sungai Cisadane.

Akibatnya, limbah warna putih dari kedua perusahaan tersebut terlihat mencemari sungai Cisadane.

Dari hasil penyelidikan oleh BPLH, ternyata sistem kerja IPAL kedua pabrik tidak berjalan optimal sehingga pembuangan limbah dilakukan secara sembarangan.

Pemkot Tangerang pun memberikan teguran keras dengan meminta kedua pabrik menutup pembuangan limbah ke sungai cisadane dalam kurun waktu dua hari sejak Senin (29/9).

Aktifis lingkungan, Romly Revolvere dari Wahana Fortuna, mendesak agar Pemkot Tangerang melaporkan temuan tersebut kepada kepolisian dan kejaksaan untuk di proses hukum.

Tindakan kedua perusahaan telah merusak lingkungan dan masuk dalam kategori pelanggaran berat.

"Sebagai pihak yang memergoki secara langsung, Wali Kota Tangerang bisa bertindak sebagai pelapor dan memerintahkan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di BPLH Kota Tangerang untuk melakukan penyidikan atas temuan ini," katanya.

]]>
2018-11-30T08:23:00
Pemkot Surabaya Terapkan Sanksi Tempat Usaha Tanpa Ipal https://taqindo.com/ipal/updates-dan-artikel/pemkot-surabaya-terapkan-sanksi-tempat-usaha-tanpa-ipal Surabaya (Antara Jatim) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan menerapkan sanksi terhadap tempat usaha seperti hotel, apartemen, restoran dan lainnya yang tidak memiliki dan tidak memfungsikan instalasi pengelolaan limbah (IPAL). 
     
Ketua panitia khusus (pansus) Pertiwi Ayu Krishna, di Surabaya, Kamis, mengatakan regulasi IPAL akan dibahas dalam rancangan peraturan daerah (raperda) pengolahan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang kini digodok di Komisi A DPRD Surabaya.     

"Jika benar tidak memiliki IPAL, maka pemkot tidak segan-segan akan mencabut izin usaha," katanya.
     
Menurut dia, raperda ini merupakan perbaikan dari perda sebelumnya yang dinilai masih sederhana. "Di lihat dari pasal per pasal tidak detail, jadi memang perlu ada perbaikan perda," katanya.
     
Politisi Partai Golkar ini memandang masalah limbah di Surabaya sangat memprihatinkan karena tidak memiliki tempat pengolahan limbah. Menurutnya,Indonesia yang mempunyai pengolah limbah hanya Bali. Padahal keberadaan pengolahan limbah sangat penting.
     
"Ini goalnya nanti harus ada zona-zona pengolahan limbah," katanya.
     
Berdasar Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang pengelolaan, pengendalian kualitas air, seluruh usaha wajib untuk memiliki IPAL. Ironisnya, lanjut dia, dari data Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya, hampir 70 persen pengajuan ditolak.
     
Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Surabaya, Musdik Ali membenarkan hal itu. Dia menyatakan penolakan tersebut lebih disebabkan banyaknya pengajuan tidak sesuai standar. Termasuk, teknis pengolahan buangan dari usaha tersebut.
     
"Itu sekarang banyak terindikasi di apartemen-apartemen. Diduga, pendirian usaha tersebut mengejar target pembeli. Padahal, harusnya diperhatikan dulu kepemilikan IPAL-nya," ujarnya.
     
Dia mengatakan proses pendataan dan inventarisir jumlah usaha di Surabaya tengah dilakukan khususnya, dalam kepemilikan IPAL. Pemkot Surabaya ditambahkan Musdik tengah mempersiapkan sanksi baik secara administrasi sampai pada sanksi pencabutan izin.

]]>
2018-11-30T08:18:00